Sehebat apapun program unggulan yang akan dikerjakan, Joko Widodo akan sulit bergerak jika belum mendapat restu dari DPRD DKI Jakarta. Sebab sebagai badan legislatif daerah, DPRD punya tugas utama untuk mengesahkan anggaran belanja serta menetapkan aturan daerah yang diajukan gubernur.
Jokowi dan DPRD kerap kali berseberangan pendapat. Berikut ini 6 aksi DPRD DKI yang dianggap mengganjal langkah Jokowi,dikutip dari Merdeka:
1. Ulur ketok palu KUA/PPAS
[lihat.co.id] - Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) sempat molor ketok palu. Saat itu masih ada perbedaan pendapat atau pandangan antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan DPRD. Anggota DPRD Inggard Joshua mengharapkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jangan mengejar popularitas, terutama marah di Youtube.
"Jangan cuma marah-marah di Youtube atau mengejar popularitas saja. Mari bicarakan, biar cepat selesai,"ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua di Gedung DPRD, Senin (3/12).
Perbedaan pandangan tersebut antara lain, masalah peremajaan bus, Kartu Jakarta Sehat yang sampai saat ini plafon anggarannya masih belum jelas datangnya dari mana. Selain itu, masalah pembangunan jalan layang non tol dari Ciledug-Tendean-Blok M serta kampung deret yang landasan hukumnya sampai sekarang belum jelas. Terutama, persoalan payung hukum, kepemilikan tanah dan hak milik sertifikat.
"Jangan main asal sebut ada 100 lokasi tapi enggak ada detailnya, di mana lokasinya," kata Inggrad.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini mengaku mendukung program gubernur. DPRD hanya meminta detail anggarannya, agar jelas.
"Misalnya, ada anggaran Rp 1,2 triliun buat KJS. Nah itu detailnya gimana? Yang sudah-sudah dulu anggaran untuk 1 juta orang ngabisin Rp 1,1 triliun. Apalagi rencana mereka yang mau meng-cover 4,7 juta orang dengan Rp 1,2 triliun, Apa cukup?" katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat jumpa pers Rabu (28/11) lalu mengatakan KUA/PPAS belum selesai hingga saat ini karena bolak-balik pembahasan di DPRD.
2. Ulur pembahasan APBD
[lihat.co.id] - DPRD tidak mau disalahkan atas keterlambatan pengesahan APBD DKI Jakarta Tahun 2013 sebesar Rp 49,9 triliun. Banyak anggapan di masyarakat bahwa ketika DPRD yang menghambat.
"Interupsi pimpinan, sejak 8 tahun menjadi anggota dewan, baru kali ini penetapan dilakukan satu tahun lebih, ini akan berdampak menurut rumor di masyarakat karena kesalahan anggota dewan secara lembaga yang disalahkan," ujar anggota DPRD dari Fraksi Hanura Sarianta Tarigan saat sidang paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Senin (28/1).
Untuk itu, dia meminta Gubernur DKI Jakarta Joko widodo (Jokowi) agar menjelaskan kepada warga DKI, bahwa keterlambatan ini dikarenakan oleh setiap perubahan angka dari setiap program harus dibahas dan dirapatkan.
"Tolong Bapak Gubernur menjelaskan bahwa penetapan ini bukan kesalahan anggota dewan. Kalau Raperda ditetapkan sebagai Perda, di dalam operasional di SKPD selalu berubah, apabila ditetapkan perubahan sekecil apapun angka harus di paripurnakan," jelasnya.
Jokowi sebelumnya mengeluhkan lambatnya pembahasan APBD Tahun 2013 di DPRD. Padahal, kata Jokowi, anggaran itu sangat dibutuhkan untuk menjalankan program-programnya termasuk perbaikan ibu kota pasca banjir.
"Ya mau pakai dana apa? Kalau uang Rp 1.000 sampai Rp 2.000 saya punya. Menyangkut uang yang T-T an, (triliunan), nanya lagi," ucap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/1).
3. Galang interpelasi
[lihat.co.id] - Anggota DPRD DKI Jakarta menggalang interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik Kartu Jakarta Sehat. Saat disebut sudah ada 32 anggota DPRD yang tanda tangan menggunakan hak interpelasi terkait kasus pengunduran diri 16 rumah sakit dari peserta pelayanan KJS.
"Sebenarnya DPRD ini sudah menggulirkan hak interpelasi, sudah lebih dari 30 anggota tanda tangan. Kalau ini terus bergulir, ini bisa menjadi peristiwa politik pertama di DKI. Jokowi terancam di-impeachment," ujar anggota Komisi E DPRD Asraf Ali dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRD dengan Dinas Kesehatan dan 16 Rumah sakit di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (23/5). Asraf Ali dikenal berasal dari Fraksi Partai Golkar.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati dalam rapat mengatakan dalam waktu tiga minggu akan menyelesaikan perbaikan tarif. Sebab, kecilnya besaran tarif untuk paket pengobatan yang selama ini membuat resah 16 rumah sakit yang akan mundur.
"Tapi balik lagi tarif, tarifnya terlalu kecil. Mudah-mudahan dalam tiga minggu kita punya rumusan itu," kata Dien.
4. Lelet rekomendasi wali kota
[lihat.co.id] - Setidaknya 3 bulan wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat tidak memiliki wali kota, setelah beberapa waktu lalu dicopot dan mengundurkan diri. Kekosongan jabatan ini sempat terjadi karena belum ada nama yang direkomendasikan dari DPRD DKI ke Pemprov.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) kesal telah menunggu lama. Sebab molornya waktu dipastikan mengganggu jalannya pemerintahan. Meski demikian dia tak bisa berbuat apa-apa.
"Nggak usah ditanya itu sudah pasti (mengganggu)," ujar Jokowi kesal di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/5).
Menurutnya, Pemprov sudah dua kali melayangkan surat ke DPRD. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban resmi.
"Kok tanya ke saya? Kalau ada, besok saya lantik. Saya juga sudah kirim surat yang kedua secara resmi ke DPRD. Kan kita sudah ajukan 3 bulan. Tapi memang aturan etika politik nya seperti itu mau gimana lagi," keluhnya.
Sebenarnya, lanjut Jokowi , jiwa mengacu pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 29 tentang ibu kota dan dalam penjelasan umum alinea tiga, surat rekomendasi DPRD untuk penunjukan wali kota tidak diperlukan kecuali sifatnya sangat mendesak. Tapi Jokowi sebagai mitra berusaha menghargai.
"Ya kita jaga hubungan. Oleh sebab itu kita serahkan surat kedua," ucapnya.
5. Persoalkan KJS
[lihat.co.id] - Sejumlah masalah membelit program Kartu Jakarta Sehat (KJS) buatan Jokowi. Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, berbagai problematika itu muncul karena dua pimpinan DKI itu tak punya aturan baku.
"Saya sudah ingatkan KJS jangan diumbar. Kalau tidak Pemda akan kebobolan. Akhirnya kejadian sekarang," ungkap Ferrial di DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/5).
Ferrial mengatakan, membengkaknya peserta KJS justru membuat layanan kesehatan tidak optimal. Dan hal itu berdampak pada pengajuan klaim yang membengkak.
"KJS diumbar ke 4,7 juta penduduk DKI, ya anggaran jebol," tambahnya.
Dia juga mengkritisi besarnya anggaran yang disediakan ternyata tak mampu menanggung premi asuransi Rp 23.000 dan memberikan pelayan yang baik. Untuk diketahui, tahun ini khusus untuk program KJS, DKI menyiapkan anggaran hingga Rp 1,2 triliun. Dia membandingkan dengan anggaran program Jamkesda yang lebih sedikit tapi dapat meng-cover premi.
"Sebelum ini Jamkesda anggarannya hanya Rp 800 miliar. Meski lebih kecil mampu membiayai pasien tidak mampu hingga Rp 100 juta. Sekarang anggaran lebih besar tapi saya denger ga sanggup cover buat beli obat pasien yang cuma Rp 1 juta. Ada apa dengan KJS dan Askes," katanya.
6. Persetujuan MRT
[lihat.co.id] - Pada akhir April lalu, Jokowi akhirnya berhasil meyakinkan DPRD soal rancangan MRT yang dia inginkan. Hal ini ditandai dengan memasukkan proyek MRT ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-201 oleh DPRD. Padahal sebelumnya, pelaksanaan pembangunan proyek Mass Rapit Transit (MRT), Monorail, Deep Tunnel dan Giant Sea Wall mendapat ganjalan dari DPRD. Jokowi harus mendapatkan persetujuan DPRD kembali untuk menjalankan pembangunan tersebut.
"Mengenai MRT, Monorel, Deep Tunnel, Giant Sea Wall (GSW) gitu yang tadi ditanyakan Dewan. Dan beliau-beliau minta empat itu harus ada persetujuan Dewan. MRT harus ada persetujuan Dewan lagi. Monorel harus ada persetujuan Dewan, lagi. Kemudian Deep Tunnel harus ada persetujuan, ya pasti. Kemudian yang Jakarta Coastal Defense Strategic yang Giant Sea Wall minta persetujuan juga ga masalah," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/4).
Menurutnya, kalau DPRD cepat menyetujui maka tidak akan menghambat. Namun, Jokowi heran mengapa harus melalui persetujuan DPRD kembali padahal proyek tersebut masuk ke dalam rancangan RPJMD sebelumnya.
"Kok tanya saya. Tanya Dewanlah," tegasnya.
Walaupun keempat program tersebut tidak menggunakan APBD, tetap harus melalui persetujuan DPRD. Sebab, aturan dalam pemerintahan daerah memang harus dijalankan oleh eksekutif dan legislatif.
"Tapi tetap harus ada persetujuan. Memang regulasinya seperti itu. MRT kan sudah dulu (Minta persetujuan), dulu sudah dulu. Tapi sekarang minta persetujuan lagi," terangnya.
Jangka waktu proses persetujuan tersebut, Jokowi mengaku tidak mengerti. Sebab, ditegaskan sekali lagi harus melalui persetujuan dari DPRD jika ada perubahan kembali.
"Tanya saya, enggak ngerti dong. Beliau-beliau minta ada persetujuan dari dewan," katanya.
25 May, 2013
-
Source: http://www.lihat.co.id/2013/05/6-aksi-dprd-dki-yang-dianggap.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 komentar:
Posting Komentar